Regulasi terkait K3 di Indonesia
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang RI No. 03 Tahun 1969 Hygiene
dalam Perniagaan dan Kantor- Kantor
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1969
Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja
Undang-Undang RI No. 01 Tahun 1970 Keselamatan
Kerja
Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1990
Konsaervasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1997
Tentang Biaya Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan
Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 Jasa
Konstruksi
Undang-Undang RI No. 28 Tahun2002 Tentang
Jasa Konstruksi Bangunan Gedung
Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003
Ketenagakerjaan
Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004
sistem jaminan sosial nasional
Undang-Undang RI No. 18 Tahun2008 Pengelolaan
Sampah
Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2009 Bahan
Pencemar organik yang Presisten
Undang-Undang RI No. 32 Tahujn 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang RI No. 36 Tahun2009 Kesehatan
Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2011 Badan
penyelenggara jaminan sosial
Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2017
Penanggulangan Bencana
PERATURAN PEMERINTAH
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999
Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000
Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2002
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005
Penyelenggaraan program Jamsostek
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Izin
Lingkungan
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program jaminan Pensiun
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahuin 2012
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012
Perubahan Jamsostek
Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012
Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015
Penyelenggaraan progranm Jaminan Hari Tua
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015
Tentang Pengupahan
PERATURAN PRESIDEN
Peraturan presiden No. 61 tahun 2011 Rencana
Aksi Nasional Penuirunan Emisi Gas Rumah Kaca
Peraturan presiden No. 71 Thn 2011
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Peraturan presiden No. 12 Th 2013 Jaminan
Kesehatan
KEPUTUSAN PRESIDEN
Keputusan presiden RI No. 4 Tahun 1980 Wajib
lapor lowongan pekerjaan
Keputusan presiden RI No. 92 tahun 1998
Pengesahan Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon,
Copenhagen 1992
Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1991
Konservasi Energi
Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1993
Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
Peraturan Menteri Perburuhan No 7 Tahun 1964
Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 01 Thn
1976 Wajib Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 01 thn
1979 Kewajiban Latihan Hyperkes Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi
Paramedis Perusahaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 01 Thn
1980 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI No. 02 Thn 1980 Pemeriksaan KesehatanTenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI No. 04 Thn 1980 Tentang Syarat syarat Pemasangan dan
Pemeliharaan APAR
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI No. 01 Thn 1981 Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 01 Thn
1982 Bejana Tekanan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 02 Thn
1982 Kwalifikasi Juru Las
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 03 MEN
1982 Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 02
Thn1983 Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 03 MEN
1985 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pemakaian Asbes
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04 Thn
1985 Pesawat Tenaga dan Produksi
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 05 Thn
1985 Pesawat Angkat & Angkut
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI No. 04 Thn 1987 Tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 02 Thn
1989 Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 02 thn
1992 tata cara penunjukan keajiban dan wewenang Ahli Keselamatan dan kesehatan
Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja &
Transmigrasi RI No. 4 Th 1993 jaminan kecelakaan kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 03 thn
1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI No. 11 Thn 2005 tentang pencegahan dan penanggulangan Peredaran
gelap narnotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
Peraturan Menteri Tenaga Kerja &
Transmigrasi RI No. 15 Thn 2008 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat
Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 17 Thn
2008 Pengangkatan, Pemberhentian , dan Tata Kerja Dokter Penasehat
Peraturan Menteri Tenaga Kerja &
Transmigrasi RI No. 09 Thn 2010 Operator dan Petugas Pesawat Angkat Angkut
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI No. 08 2010 Tentang Alat Pelindung Diri
Peraturan Menteri Tenaga kerja No.31 Tahun
2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Thn 1989 Pengawasan
Instalasi Penyalur Petir
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 3 Thn
2016 Tata cara Penetapan Standar Kerja Kompetensi Nasional
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 06 Thn
2016 Tunjangan Hari Raya
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 09
tahun 2016 bekerja diketinggian
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 38 Thn
2016 K3 Pesawat tenaga dan produksi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 05 Thn
2018 Keselamatan Kesehatan kerja Lingkungan Kerja
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 tahun
1996 Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 261 thn 1998
Persyaratan Kesehatan Lingkunagan Kerja
Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Thn 2016
Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 tahun 2012
Pedoman Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Thn 2016
Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
Peraturan Menteri Kesehatan No. 70 Thn 2016
Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 01
Tahun 2007 Pedoman Pengkajian Teknis Peneteapan Kelas Air
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02
tahun 2008 Pemafaatan limbah B3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03
tahun 2008 Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11
Tahun 2008 Persyaratan kompetensi Dalam penyusunan Dokumen Analisis Mengenai
Lingkungan Hidup Dan Persuyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dok
AMDAL
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12
Tahun 2009 Pemanfaatan Air Hujan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18
Tahun 2009 Tata cara perizinan Limbah B3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 22
Tahun 2009 Tata Laksanan Registrai Kompetensi Bidang Lingkunan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30
Tahun 2009 Tata Laksanan Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta
pengawasan Pemulihan Akibat Penceran Limbah B3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 33
tahun 2009 Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 01
Tahun 2010 Tata laksana pengendalian Air
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08
Tahun 2010 Kriteria Dan Sertifikasi Banguna Ramah Lingkungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 thn
2012 Pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 63 thn
2016 Persyaratan dan tata cara Penimbunan Limbah B3 Difasilitas penimbunan
Akhir
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 68 Thn
2016 Baku mutu air limbah domestik
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Peraturan Menteri PU No. 29 Thn 2006 Pedoman
Persyarat teknis Bangunan gedung
Peraturan Menteri PU No. 30 Thn 2006 Pedoman
teknis Fasilitas dan Akses
bilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Peraturan Menteri PU No. 06 Thn 2007 Pedoman
Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Peraturan Menteri PU No. 24 Thn 2007 pedoman
Teknisizin Mendirikan Bangunan Gedung
Peraturan Menteri PU No. 25 Thn 2007 Pedoman
Sertifikat Laik Fungsibangunan Gedung
Peraturan Menteri PU No. 26 Thn 2007 Tentang
Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung
Peraturan Menteri PU No. 05 Thn 2008 Pedoman
Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau
Peraturan Menteri PU No. 09 Thn 2008 Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri PU No. 26 Thn 2008 tentang
Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan
Peraturan Menteri PU No. 05 Thn 2014 Sistem
Manajemen KKeselamatan dan Kesehatan kerja (SMK) Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum
Peraturan Menteri PU No. 11 Thn 2014
Pengelolaan Air Hujan Pada bangunan Gedung dan persilnya
Peraturan Menteri PUPR No. 02 Thn 2015 Bangunan
Gedung Hijau
Peraturan Menteri PUPR No. 04 Thn 2017
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dari
Menteri Pekerjaan Umum No. Kep.174 Thn 1986, No.104 Thn 1986 Keselamatan Kerja
Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1135 Thn
1987 Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keputusan Menteri Tenaga kerja No. 186 Thn
1999 unit penaggulangan kebakaran
Keputusan Menteri Tenaga kerja No. 187 MEN
1999 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja
Keputusan Menteri Tenaga kerja dan
transmigrasi No. 239 Thn 2003 Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon
Ahli Keselamatan Dan Kesehatan kerja
Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi
No. 68 Thn 2004 Tentang Pencegahnan dan Penanggulangan HIV AIDS Di Tempat Kerja
Keputusan Menteri Tenaga kerja dan
transmigrasi No. 211 thn 2008 tentang SKKNI Scafolding
Keputusan Menteri Tenaga kerja dan
transmigrasi No. 296 Thn 2008 Penetapan SKKNI SKBI gedung dan Bangunan
Sipil Opreator GONDOLA Pada Bangunan Gedung
Keputusan Menteri Tenaga kerja dan
transmigrasi No. 609 tahun 2012 Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja
& Penyakit Akibat Kerja
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 Thn 2002
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri Dicabut
KEPUTASAN METERI LINGKUNGAN HIDUP
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48
Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 30
Tahun 1999 Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 02
Tahun 2000 Panduan Penilaian Dokumen Amdal
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 37
Tahun 2003 Metoda analisis Kualitas air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air
Permukaan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 142
Tahun 2003 Pedoman mengenai Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan
Airlimbah ke Air Atau ke Sumber Air
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Thn
2005 Pedoman Penuysunan Laporan RKL dan RPL
SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No.
13 Thn 2015 Penanggulangan Kebakaran
KEPUTUSAN DIRJEN
Keputusan Dirjen Binwasnaker dan K3 No. 69
Thn 2015 tentang Pedoman pembinaan Calon Ahli K3 Umum
SURAT EDARAN DIRJEN
Surat Edaran Dirjen Binawas Naker No.
SE.07/BW/1997
Surat Pemberitahuan Dirjen Binwasnaker dan K3
No. 994/PNK3/VII/2017 Sertifikat CALON AHLI K3 UMUM
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No.
SE.01/MEN/1979 Tentang Pengadaan Kantin dan Tempat Makan
Komentar
Posting Komentar